Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab soal kritikan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyebut dirinya sebagai alumni UGM paling memalukan.
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi dimana rakyat bebas menyampaikan pendapatnya. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa soal etika dan sopan santun ketimuran.
"Ya itu proses demokrasi boleh-boleh saja. Tetapi perlu saya ingatkan kalau kita ada etika dan sopan santun ketimuran," jelas Jokowi usai meresmikan Statiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, Senin (11/12/2023).
Kendati begitu, dia menanggapi santai soal kritikan dari BEM UGM. Jokowi pun enggan berbicara banyak soal dirinya dinobatkan sebagai alumni UGM paling memalukan.
"Ya biasa aja," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan.
Pemberian gelar ini ditandai dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada Jokowi dari BEM KM UGM usai diskusi publik di Bundaran UGM, Jumat (8/12).
Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyerahkan sertifikat ini kepada seorang mahasiswa lain yang memakai topeng wajah Jokowi. Gielbran menyebut pemberian gelar alumnus paling memalukan ini dilakukan seremoninya di Bundaran UGM namun nantinya sertifikat ini akan dikirimkan pada Jokowi di Istana Negara dengan jasa pengiriman paket.
Dalam sertifikat itu tertulis 'Sertifikat diberikan kepada Ir. H. Joko Widodo sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan dari BEM KM UGM'. Sertifikat itu ditandatangani oleh Ketua BEM KM UGM periode 2023 Gielbran Muhammad Noor.
Bentuk Kekecewaan Terhadap Jokowi
Gielbran mengatakan penghargaan sebagai alumnus UGM paling memalukan ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap Jokowi yang merupakan alumnus UGM dan saat ini menjabat sebagai kepala negara.
"Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga. Sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan. Padahal, beliau punya cukup banyak waktu menyelesaikan masalah-masalah itu," ujar Gielbran.
Gielbran menerangkan masalah-masalah yang menjadi perhatian ini diantaranya adalah masalah korupsi. Sorotan lainnya adalah soal revisi UU ITE. Revisi UU ITE ini dianggap berpotensi membuat aktivis rentan dikriminalisasikan.
"Belum bicara soal konstitusi yang sangat ambruk. Terbukti bersalahnya hakim konstitusi di sidang MKMK itu menjadi gerbang awal, menjadi bukti empiris memang MK tidak independen. Erat kelindannya dengan kedekatan personal kekeluargaan Jokowi dan Anwar Usman," ucap Gielbran.
""Belum lagi indeks demokrasi yang semakin merosot. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Saya rasa tadi tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM yang paling memalukan," pungkas Gielbran.(liputan6.com)